Breaking News

PPMAN Menilai Pemda Manggarai Timur Tidak Bersedia DiMediasi Oleh Komnas HAM RI

Pose bersama usai melakukan mediasi di Aula Setda Manggarai Timur (foto welano)

JONGFLORES BORONG - Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara Region Bali – Nusa Tenggara (PPMAN Bali Nusra) menilai Pemerintah Daerah Manggarai Timur (Pemda Matim) sesungguhnya tidak bersedia untuk dilakukan mediasi oleh Komisi Nasional Hak Azasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) terkait penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Adat Suku Kende – Kalang Maghit, Desa Gunung, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur.

Hal ini dikatakan Koordinator PPMAN Bali Nusra, Anton Johanis Bala, SH usai mengikuti jalannya mediasi yang dilakukan oleh Komnas HAM RI atas penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Ulayat Suku Kende antara Masyarakat Adat Kalang Maghit dengan Pemerintah Daerah Manggarai Timur di Aula Kantor Bupati Manggarai Timur, Borong pada Rabu (20/07/2022).

Anton Johanis Bala mengatakan pihak PPMAN sebagai Kuasa Hukum dari Masyarakat Adat Kalang Maghit memiliki penilaian tersendiri atas sikap Pemda Manggarai Timur yang tidak siap dalam merespon kehadiran Komnas HAM RI dalam memediasi penyelesaian konflik antara pemerintah dengan masyarakatnya terkait persoalan tanah ulayat Kalang Maghit. 

Anton Johanis Bala yang akrab disapa John Bala ini melanjutkan, beberapa indikator ketidaksiapan Pemda Manggarai Timur dalam merespon mediasi yang dilakukan Komnas HAM RI dapat terbaca dari ketidakhadiran Bupati Manggarai Timur sebagai pimpinan tertinggi daerah yang hanya mengirim utusan pejabat setingkat staf ahli. Dan dalam mediasi itu juga, utusan pemerintah tidak menawarkan solusi apa pun terhadap persoalan yang menimpa masyarakatnya sendiri selain tetap pada pendirian untuk mempertahankan tanah ulayat suku Kende yang telah diserahkan sebagai aset Pemda Manggarai Timur.  

Anton Johanis Bala, SH,
Koordinator PPMAN Bali Nusra
  “Semestinya Bupati Manggarai Timur turut hadir dalam   mediasi yang dilakukan Komnas HAM RI ini untuk   menawarkan solusi. Semestinya kehadiran Komnas   HAM RI dalam memediasi persoalan ini seharusnya   ditanggapi secara positif agar ada solusi terbaik bagi   masyarakat. Bukan mengirim utusan hadir dalam   mediasi untuk beradu argument tanpa memberikan   solusi terhadap penyelesaian masalah tersebut,” kata   John Bala.

 Mediasi oleh Komnas HAM RI menurut PPMAN         merupakan salah satu cara terbaik untuk menemukan     solusi terhadap persoalan antara Pemda Manggarai   Timur dengan Masyarakat Adat Kalang Maghit yang   sudah berlangsung cukup lama sehingga dialog dalam     mediasi ini dapat mengkonsolidasikan para pihak dalam   sebuah pengetahuan dan kesadaran akan fakta permasalahan yang selanjutnya berkompromi bersama untuk mencari jalan keluarnya.

John Bala menuturkan, PPMAN memberikan apresiasi kepada Komnas HAM RI yang memiliki niat baik telah menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan kasus Kalang Maghit baik secara prosedural maupun secara substansial, terutama bersedia datang ke Kalang Magit untuk memantau langsung permasalahan ini di lapangan.

“PPMAN memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Komnas HAM RI yang telah memediasi penyelesaian kasus ini meski pun dalam proses mediasi dari awal hingga akhir, PPMAN melihat adanya sikap pasif dari Pemda Manggarai Timur dalam menyelesaikan kasus Masyarakat Adat Kalang Maghit. Ini terbukti dari pernyataan utusan pemerintah yang bersikeras tidak mau menggembalikan tanah ulayat suku Kende. Pemda Manggarai Timur  hanya bertahan pada berita acara penyerahan tanah di tahun 1982,” jelas John Bala.

Berkaitan dengan upaya PPMAN untuk melanjutkan kasus ini ke pengadilan sesuai dengan anjuran pemerintah, John Bala menegaskan pihak PPMAN akan melakukan konsultasi terdahulu dengan Masyarakat Adat Kalang Maghit sebelum mengambil langkah hukum yang dimaksud.

“Tentunya kita akan melakukan konsultasi dulu dengan Masyarakat Adat Kalang Maghit sebelum langkah hukum ini kita ambil,” tegasnya.

Sebelumnya telah diberitakan, Komnas HAM RI melalui Komisioner Mediasi, Hairansyah beserta stafnya mendatangi Kabupaten Manggarai Timur untuk mengumpulkan data secara langsung di Komunitas Adat Kalang Maghit sebagai bahan untuk melakukan mediasi dengan Pemda Manggarai Timur di Kantor Bupati Manggarai Timur.

Dalam mediasi tersebut, Hairansyah menuturkan pihak Komnas HAM RI akan terus mendorong Pemerintah Daerah Manggarai Timur untuk tetap melakukan komunikasi yang lebih maksimal dengan mengedepankan pendekatan – pendekatan persuasif yang humanis terhadap Masyarakat Adat Kalang Maghit dalam menyelesaikan penanganan kasus tanah ulayat tersebut.

Komnas HAM RI sesuai dengan kewenangannya akan membuat saran dan rekomendasi kepada Masyarakat Adat Kalang Maghit dan Pemda Manggarai Timur untuk tetap membuka dialog dan membangun komunikasi sehingga tercapai proses penyelesaiannya yang maksimal untuk menemukan titik terangnya.

Untuk mengembalikan tanah ulayat Suku Kende jelas Hairansyah, pihaknya akan melakukan verifikasi terhadap keberadaan Masyarakat Adat Kalang Maghit sesuai dengan mekanisme peraturan perundang – undangan yang berlaku.

“Kita akan melakukan verifikasi data untuk memperjelas luas yang sesungguhnya agar dapat menemukan titik terang penyelesaian kasus tersebut. Apabila data – datanya sudah clear dan clean maka akan terlihat tumpang tindih atau saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya,” tutup Hairansyah.***(welano)


Tidak ada komentar