Breaking News

Komnas HAM RI Dorong Pemda Matim Lakukan Pendekatan Humanis Terkait Kasus Kalang Maghit

Proses mediasi yang dilakukan Komnas HAM RI di Aula Kantor Bupati Manggarai Timur (foto welano)

JONGFLORES BORONG -
Komisi Nasional Hak Azasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) mendorong Pemerintah Daerah Manggarai Timur (Pemda Matim) untuk memaksimalkan pendekatan yang humanis dalam penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Adat Kalang Maghit, suku Kende yang selama ini diklaim Pemda Manggarai Timur sebagai salah satu aset milik daerah.

Komunikasi dengan pendekatan humanis ini dikatakan oleh Komisioner Mediasi Komnas HAM RI, Hairansyah di Aula Kantor Bupati Manggarai Timur, Borong usai memediasi penyelesaian kasus sengketa tanah ulayat suku Kende antara Masyarakat Adat Kalang Maghit dengan Pemda Manggarai Timur pada Rabu (20/07/2022).

Hairansyah mengatakan Komnas HAM RI akan terus mendorong Pemerintah Daerah Manggarai Timur untuk tetap melakukan komunikasi yang lebih maksimal dengan mengedepankan pendekatan – pendekatan persuasif yang humanis terhadap Masyarakat Adat Kalang Maghit dalam penyelesaian penanganan kasus tanah ulayat tersebut.

Lebih lanjut Hairansyah menuturkan Komnas HAM RI sesuai dengan kewenangannya akan membuatkan saran dan rekomendasi agar para pihak terutama Masyarakat Adat Kalang Maghit dan Pemda Manggarai Timur untuk tetap menjalin komunikasi dan membuka dialog sehingga proses – proses yang belum tercapai kesepakatan bisa menemukan titik terang penyelesaiannya.

“Proses komunikasi dan dialog itu tidak harus difasilitasi oleh Komnas HAM RI secara terus menerus tetapi pemerintah bisa melakukannya dengan baik bersama masyarakatnya. Komnas HAM RI hanya membuka ruang bagi Pemda Manggarai Timur dan Masyarakat Adat Kalang Maghit untuk lebih lanjut dalam berdialog dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan tanah Suku Kende tersebut,” kata Hairansyah.

Berkaitan dengan tawaran Masyarakat Adat Kalang Maghit untuk jalan keluar agar dapat mengembalikan tanah suku Kende, Hairansyah menjelaskan akan dilakukan proses verifikasi sesuai dengan mekanisme peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk mencapai titik terang penyelesaian yang diharapkan.

“Terkait proses data klaim tanah yang dimiliki oleh Pemda Manggarai Timur sekitar 1000 ha lebih sedangkan Masyarakat Adat Kalang Maghit hanya memiliki 600,29 ha maka akan dilakukan verifikasi untuk memperjelas luas yang sesungguhnya agar dapat menemukan titik terang penyelesaian kasus tersebut. Artinya jika data tersebut sudah clear and clean maka akan terlihat tumpang tindih atau saling berkaitan antara yang satu dengan lainnya,” jelas Mediator handal ini.

Pihak Komnas HAM RI berharap, Pemerintah Daerah Manggarai Timur lebih maksimal dalam membuka diri untuk melihat dari berbagai sisi akar persoalan tersebut, bukan hanya dari satu sisi untuk mempertahankan pendapatnya agar persoalan tersebut dapat diselesaikan.

“Kita berharap pemerintah melihat persoalan itu dari berbagai sisi lainnya untuk mendapatkan jalan tengahnya agar kasus tersebut dapat diselesaikan,” harap Komisioner Mediasi ini.

Sementara itu Aloisius Raja, Kepala Suku Kende, Kalang Maghit melalui Kuasa Hukum, Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat (PPMAN), Herson Maximilianus Loi, SH mengatakan sesuai dengan bukti sejarah yang dimiliki Suku Kende, Masyarakat Adat Kalang Maghit merupakan penduduk asli yang menguasai wilayah adat Kalang Maghit sejak ratusan tahun yang lalu dengan bukti adanya bekas Kampung Tua Mulu Lewa, memiliki rumah adat, struktur lembaga adat, hukum adat dan ritus-ritus adat yang masih hidup dan dipatuhi oleh seluruh Masyarakat Adat hingga saat ini.

“Bukti sejarah Masyarakat Adat Kalang Maghit menunjukan identitas masyarakat adat sesuai dengan ketentuan Konstitusi Negara pasal 18B ayat 2 dan pasal 28I ayat 3 UUD 1945. Karenanya Masyarakat Adat Kalang Maghit, suku Kende berhak mendapat Perlindungan dari Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Manggarai Timur sesuai dengan pasal 28I ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun,” kata Maximiliano.

Herson Maximiliano menegaskan eksistensi Masyarakat Adat Kalang Maghit Suku Kende beserta hak-haknya wajib dilindungi negara sehingga segala bentuk tindakan apa pun termasuk meminta Masyarakat Adat Kalang Maghit suku Kende untuk keluar dari Kalang Maghit adalah bentuk tindakan melanggar HAM.

“Masyarakat Adat Kalang Maghit Suku Kende punya Hak Dasar untuk hidup dengan aman, tenteram, damai, sejahtera lahir batin dan berhak atas tanahnya. Jadi segala bentuk tindakan dari pihak mana pun termasuk Pemda Manggarai Timur yang mengusik kehidupan mereka dengan meminta mereka keluar dari Kalang Maghit adalah tindakan melanggar HAM,” tegas Pengacara muda yang akrab disapa Herson ini.

Herson yang bergabung di PPMAN Region Bali Nusa Tenggara ini meminta, Pemerintah Daerah  Manggarai Timur lebih fokus pada kerja – kerja identifikasi, verifikasi dan validasi Masyarakat Adat di Manggarai Timur sebagaimana dimandatkan oleh PERDA No. 1 tahun 2018 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Manggarai Timur agar mempercepat ditetapkannya Peraturan Bupati (Perbup) guna mendukung Perda no. 1 tahun 2018 tersebut.

“Perda Masyarakat Adat Kabupaten Manggarai Timur sudah ada. Lebih baik fokus pada kerja – kerja identifikasi, verifikasi dan validasi terhadap keberadaan Masyarakat Adat di Manggarai Timur daripada harus mempertahan aset daerah yang ada diatas tanah ulayat milik Masyarakat Adat,” tutur Herson.

Pengacara PPMAN ini berharap dengan adanya mediasi yang dilakukan oleh Komnas HAM RI tersebut, Pemda Manggarai Timur lebih berfikir jernih untuk melakukan komunikasi dan dialog secara terbuka untuk menyelesaikan persoalan tanah ulayat Masyarakat Adat Kalang Maghit tersebut karena Masyarakat Adat Kalang Maghit adalah bagian dari masyarakatnya yang harus dilindungi bukan untuk ditindas atau diambil haknya. ***(welano)

Tidak ada komentar