Breaking News

Gagal Temui DPRD Sikka, Masyarakat Adat Tana Ai Pulang Dengan Penuh Rasa Kecewa

Ratusan Masyarakat Adat Tana Ai yang hadir di gedung DPRD Sikka hendak berdialog dengan pimpinan DPRD Sikka (foto welano)
JONGFLORES MAUMERE – Masyarakat Adat Tanai Ai (Suku Soge, Natamage dan Suku Goban, Runut) mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Sikka untuk mendengar secara langsung Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama anggota DPRD Sikka harus pulang dengan penuh kekecewaan karena mereka tidak diberi ruang dan waktu untuk menyampaikan aspirasi mereka didalam ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sikka. 

Dua ratusan lebih warga Masyarakat Adat Tana Ai yang telah tiba lebih awal di halaman gedung DPRD sejak pukul 10.00 WITeng akhirnya hanya berada di luar ruangan sambil menunggu para wakil rakyat mengakhiri Rapat Kerja (Raker) dengan pemerintah (Bupati Sikka dan dinas terkait) dengan agenda Realisasi Dana Percepatan Ekonomi Nasional (PEN) dan HGU Nangahale.

Hingga pukul 13.30 WITeng, usai Rapat Kerja DPRD Sikka dengan pemerintah, massa Masyarakat Adat Tana Ai pun tidak diizinkan masuk untuk melakukan RDP dengan para anggota DPRD Sikka sehingga merasa begitu kecewa dengan sikap para wakil rakyat yang diduga memilih kabur dan menghindar untuk tidak menemui massa Masyarakat Adat Tana Ai.

 Meski demikian massa tetap mendesak untuk bisa masuk ruangan untuk melakukan RDP agar dapat mendengar langsung berbagai informasi terkait polemik tanah bekas HGU Nangahale.

Tana Pu'an, Leonardus Leo 
“Kecewa itu pasti tetapi kami tidak larut dalam kekecewaan karena kehadiran kami disini untuk memperjuangkan hak – hak kami sebagai Masyarakat Adat pemilik ulayat di atas tanah bekas HGU tersebut. Kami akan tetap memperjuangkan hak kami,” kata Leonardus Leo, Tana Puan Suku Goban di halaman gedung DPRD Sikka, Juma’t (03/06/2022).

Leonardus Leo menuturkan, meskipun kecewa dengan sikap para wakil rakyat yang tidak menerima kehadiran mereka untuk tidak diizinkan masuk ke dalam ruang rapat namun tidak menyurutkan semangat mereka dalam memperjuangkan hak – hak mereka sebagai pemilik tanah ulayat diatas tanah bekas HGU Nangahale.

“Biar kami tidak diterima disini tapi di lapangan kami tetap bertahan di atas tanah warisan Leluhur kami,” tutur Leonardus.

Leonardus mengungkapkan maksud kedatangan Masyarakat Adat Tana Ai – Suku Soge dan Suku Goban ke gedung DPRD Kabupaten Sikka tidak lain hendak melakukan RDP dengan DPRD Kabupaten Sikka untuk mempertanyakan status tanah bekas HGU Nangahale yang selama ini terus menjadi polemik antara Masyarakat Adat Tana Ai dengan pihak gereja.

Menurut Leonardus, persoalan tanah bekas HGU Nangahale ini pernah dibicarakan bersama Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo dan pihak terkait pada 22 Desember 2021 di ruang bupati bersama 9 orang utusan Masyarakat Adat Tana Ai namun tidak ada kesepakatan yang mengikat karena sangat merugikan pihak Masyarakat Adat kedua suku yang menduduki wilayah tanah warisan itu.

Bagi Masyarakat Adat Tana Ai, proses penyelesaian yang dilakukan pemerintah saat ini sangat berbelit – belit dan terkesan menguntungkan pihak PT Krisrama sebagai perusahan yang mengelola HGU Nangahale sehingga pemerintah perlu mendengar aspirasi Masyarakat Adat pemilik tanah diatas lahan perusahaan tersebut berdiri.

“Terbukti tanggal 18 Januari 2022, PT Krisrama dengan sengaja membawa tim untuk menanam pilar di lokasi yang diklaim sebagai milik perusahaan sehingga terjadi keributan antara Masyarakat Adat dengan tim penanam pilar,” kata Tana Puan Suku Goban ini.

Berkaitan dengan informasi yang berhembus di masyarakat jika tanah HGU Nangahale telah dibeli oleh pihak kolonial Belanda di tahun 1912, Tana Puan Leonardus menjelaskan pada awal penguasaan di zaman kolonial Belanda, tanah tersebut disewakan kepada perusahan Belanda bernama Amsterdam Soenda Compagny yang berkedudukan di Amsterdam – Belanda sebagai suatu Naamlose Vennotschap (NV) dengan luas tanah 1,438 Ha untuk usaha penanaman kapas dan kelapa. Dan pada 1926 hak sewa ini dialihkan kepada Apostolishe Vicariaat Van de Kleine Soenda Hilanden dengan jual – beli seharga F.22,500 oleh pemerintah kolonial Belanda. Kemudian setelah Indonesia merdeka, semua tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya (Eigondom) dialihkan menjadi tanah milik negara (Algemene Domeinverklaring) pada tahun 1960, hak-hak atas tanah kolonial dinasionalisasikan menjadi hak atas tanah menurut hukum Indonesia sehingga Hak Sewa/Hak Erfpacht berubah menjadi Hak Guna Usaha (HGU).

“Pada 5 Januari tahun 1989, PT. Diag diberikan kesempatan untuk mengelola HGU dalam jangka waktu 25 tahun. Dan masa kontrak tersebut telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 lalu. Dan, kami Masyarakat Adat Tana Ai, suku Soge – Goban ingin mengambil kembali tanah warisan Leluhur kami untuk mengelolanya sendiri tetapi koq dipersulit hingga sekarang,” jelasnya.

Kekecewaan yang sama diungkapkan oleh Yustina, tokoh pejuang wanita Tana Ai mengungkapkan kehadiran Masyarakat Adat Tana Ai di kantor DPRD Sikka untuk menyampaikan aspirasi terkait persoalan tanah HGU Nangahale yang hingga saat ini tak kunjung rampung.

Dihadapan Bupati Diogo yang beberapa waktu berhenti di pintu tangga sebelah utara gedung DPRD Sikka, Yustina meminta Bupati Diogo untuk menyampaikan kepada para wakil rakyat agar mereka bisa masuk ruangan untuk menyampaikan aspirasi mereka. Namun Bupati Diogo tidak bisa memastikan permintaan tersebut karena kewenangan untuk menerima Masyarakat Adat ada pada pimpinan DPRD Sikka.

“Kami minta pak bupati masuk kembali ke ruangan untuk kita dialog bersama DPRD,” ucap Yustina.

Tampak Bupati Diogo berusaha masuk kembali ke ruangan untuk melakukan negosiasi dengan pimpinan DPRD namun hasilnya tetap nihil. Para pimpinan wakil rakyat tetap tidak menerima kehadiran Masyarakat Adat untuk berdialog.

Sementara itu Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo dihadapan massa Masyarakat Adat Tana Ai menyampaikan, apabila ada persoalan sebaiknya dibicarakan secara bersama dan apabila ada usulan dari Masyarakat Adat maka akan dicarikan solusi secara bersama.

“Jika ada usulan dari bapa mama, mari kita carikan jalan keluar bersama,” pungkas orang nomor satu di Kabupaten Sikka ini.***(welano)

Tidak ada komentar