Breaking News

WALHI Kecam Tindakan Kekerasan Aparat Kepolisian Terhadap Masyarakat Adat Rendu, Ndora dan Lambo

Para Perempuan sedang melakukan penghadangan terhadap BWS dan tim survey dan aparat Brimob yang datang melakukan pengukuran tanah Masyarakat Adat (foto jongflores.com)

JONGFLORES KUPANG – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTT mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan aparat Kepolisian Resor (Polres) Nagekeo dan Brimob Polda NTT terhadap Masyarakat Adat Rendu, Ndora dan Lambo atas konflik lahan untuk rencana pembangunan waduk Lambo di Desa Rendu Butowe, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. WALHI menilai tindakan kekerasan yang dilakukan itu merupakan sebuah tindakan kejahatan yang sepatutnya tidak boleh dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

Pernyataan tegas WALHI ini disampaikan Direktur Eksekutif WALHI NTT, Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi, S.Sos melalui Kepala Divisi Advokasi WALHI NTT, Umbu Tamu Ridi yang dirilis melalui pesan whatsapp-nya hari ini, Juma’t (15/10/2021).

Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi mengatakan keterlibatan aparat kepolisian dan Brimob dalam proses relokasi dan pengukuran lahan untuk proyek Waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo yang berujung pada kekerasan terhadap Masyarakat Adat adalah sebuah tindakan kejahatan terutama terhadap kaum perempuan yang tengah berjuang untuk mempertahankan tanah ulayat mereka.

Umbu Wulang Paranggi melanjutkan kasus kekerasan ini masuk dalam kategori kasus besar Sumber Daya Alam di NTT yang tidak mampu diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Nagekeo dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dikatakan Wulang Paranggi, Masyarakat Adat sebagai korban represifitas aparat kepolisian sama sekali tidak mendapat perlindungan apapun, padahal sesungguhnya aparat kepolisian yang datang ke lokasi seharusnya bertugas untuk mengamankan para pihak, antara masyarakat dengan pemerintah maupun masyarakat dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara II sebagai pemrakarsa proyek waduk Lambo tersebut.

WALHI NTT sebagai organisasi Lingkungan Hidup, menyayangkan tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam konflik lahan tersebut dimana sebagai institusi kepolisian seharusnya polisi menjadi penengah para pihak yang memiliki kepentingan.

“Perlu digarisbawahi bahwa Masyarakat Adat sebagai pihak yang menguasai dan memiliki lahan tersebut harus benar – benar didengar aspirasinya, dan apabila mereka tidak setuju maka jalan keluarnya adalah pemerintah harus mencari alternatif lain,” kata Wulang Paranggi.

Orang nomor satu di organisasi WALHI NTT ini meminta pemerintah untuk menghormati hak tolak Masyarakat Adat karena Masyarakat Adat mempunyai hak untuk menentukan masa depan kampung halamannya dan wilayah adatnya sendiri.

Ditambahkan Wulang Paranggi, pemerintah harus mengapresiasi usulan Masyarakat Adat agar lokasinya dipindahkan ke Malawaka yang oleh masyarakat diberikan persetujuan.

“Sesungguhnya ini adalah niat baik Masyarakat Adat sebagai pemilik tanah ulayat di wilayah itu yang seharusnya pemerintah akui sehingga tidak ada persoalan yang muncul,” tulisnya.

Menurut WALHI NTT, Masyarakat Adat, Rendu, Ndora dan Lambo yang berjuang menolak rencana proyek pembangunan Waduk Lambo selama ini adalah mereka yang benar – benar pemilik lahan yang bergantung sepenuhnya pada tanah dan lahan tersebut sehingga  mereka memberikan opsi alternatif untuk dipindahkan ke lokasi lain agar sumber – sumber  penghidupan masyarakat yang ada di sekitarnya tetap dinikmati. Namun hal tersebut tidak diindahkan oleh pemerintah, malah sampai hari ini para pemilik lahan dianggap sebagai provokator dan musuh pemerintah.

“Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat terhadap ibu – ibu saat aksi penolakan  adalah sebuah kejahatan, dan WALHI NTT mengecam tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh aparat kepolisian itu karena kepolisian adalah alat negara yang harus hadir sebagai penegah dan menjadi pengayom masyarakat, tidak bertindak sebaliknya,” tegas Umbu Wulang Paranggi.

Tuntutan WALHI NTT terkait kekerasan terhadap Masyarakat Adat

Sebagai organisasi masyarakat sipil, WALHI NTT memiliki tuntutan terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap Masyarakat Adat, diantaranya:

Pertama : Kapolda NTT segera menarik seluruh aparat kepolisian baik Polres Nagekeo maupun satuan Brimob Polda NTT dari lokasi proyek waduk Lambo

      Kedua : Tindak tegas oknum kepolisian dan oknum satuan Brimob yang melakukan kekerasan fisik terhadap Masyarakat Adat Rendu, Ndora dan Lambo. 

3.  Ketiga : BWS, Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo dan Pemerintah Provinsi NTT untuk segera menghentikan sementara segala aktivitas dalam proses pembangunan Waduk Lambo yang mengorbankan hak – hak Masyarakat Adat Rendu, Ndora dan Lambo karena dalam pembahasan AMDAL, tidak boleh ada proses pengerjaan apapun sebelum ada persetujuan dari masyarakat pemilik lahan. Apalagi proses yang tengah berjalan itu berpotensi menimbulkan konflik. *** (welano)

Tidak ada komentar