Breaking News

Masyarakat Minta Kapolda NTT Untuk Tarik Pasukan Brimob Dari Tanah Rendu, Ndora Dan Lambo

Aksi penolakan oleh pemilik lahan untuk dilakukan pengukuran tanahnya oleh tim survey (foto welano) 

JONGFLORES NAGEKEO - Masyarakat Rendu, Ndora dan Lambo meminta Kapolda NTT untuk segera menarik pasukan Brimob yang bersenjata lengkap dari tanah Rendu, Ndora dan Lambo karena tidak ada kekacauan yang mengganggu atau mengancam stabilitas kemananan negara, tidak ada peperangan, tidak ada peristiwa yang merongrong keberadaan Pancasila, tidak ada kejadian yang memecahbelah keutuhan NKRI, ataupun peristiwa – peristiwa lainnya yang membahayakan kepentingan negara lainnya.  Yang ada di tanah Rendu, Ndora dan Lambo hanyalah masyarakat kecil yang berjuang untuk mempertahankan hak – hak azasi mereka, yang berjuang untuk mempertahankan tanah warisan Leluhur mereka.

Pernyataan tegas ini disampaikan Ketua Forum Penolakan Pembangunan Waduk Lambo (FPPWL), Bernadinus Gaso di Rendu Butowe pada Senin (20/09/2021) dalam menyikapi kehadiran Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara (Nusra) II dan Tim Survey yang memboncengi aparat Brimob untuk mengkawal pelaksanaan survey lokasi pembangunan waduk Lambo.

“Tidak ada kedaruratan di tanah Rendu, Ndora dan Lambo sehingga harus dijaga oleh aparat Brimob dengan senjata lengkap di tangan. Yang ada disini hanyalah masyarakat kecil yang hidup dengan damai bersama alamnya tetapi diganggu dengan kehadiran pembangunan waduk sehingga mereka berjuang untuk mempertahankan tanah ulayatnya karena tidak rela tanah warisan Leluhurnya digenangi air,” tegas Bernadinus Gaso.

Bernadinus Gaso mengatakan kehadiran BWS Nusra II dan tim survey yang memboncengi Brimob yang lengkap senjata ini justru menambah catatan ketidakmampuan BWS dalam menyelesaikan persoalan dengan pemilik tanah dan menunjukkan kebohongan mereka kepada publik terkait pembangunan waduk Lambo yang selama ini diinformasikan berjalan lancar dan siap untuk dibangun.

“Masyarakat tidak pernah gentar menghadapi siapa pun yang BWS bawa karena masyarakat berjuang untuk mempertahankan tanah ulayat warisan Leluhurnya. Mereka berjuang karena memiliki hak atas tanah ulayat ini,” kata Bernadinus Gaso.

Bernadinus Gaso yang akrab disapa Dinus ini melanjutkan BWS Nusra II bersama rombongan sesungguhnya tidak perlu lagi datang dan memaksakan kehendaknya untuk melakukan pengukuran terhadap tanah masyarakat yang menolak disurvey ataupun diukur karena sejak awal mereka sudah tidak mengizinkan pembangunan waduk diatas tanah ulayatnya.

“Saya rasa ini, ambisi tak terkontrol BWS yang sangat besar untuk menguasai tanah ulayat kami dengan dalih pembangunan waduk karena sudah berulang – ulang kali kami menyatakan penolakan tetapi masih juga nekad datang melakukan survey dan mengukur tanah kami. Pemaksaan kehendak luar biasa yang mereka lakukan. Mereka sudah tidak tahu malu dengan masyarakat pemilik tanah,” lanjut Dinus dengan kesal.

Markus Wolo, salah satu warga Lambo yang lahannya hendak dilakukan pengukuran oleh tim survey menolak keras kehadiran tim survey bersama aparat Brimob di lokasinya untuk melakukan pengukuran karena dirinya merasa telah tertipu oleh pihak BWS yang awalnya hanya mengatakan survey tetapi tidak menjelaskan hasil survey yang dimaksudkan sehingga pada akhirnya diketahuinya adalah survey pengadaan tanah untuk pembangunan waduk.

Markus Wolo mengaku sangat kecewa dengan kehadiran BWS dan tim survey yang dengan segala cara memaksakan kehendaknya termasuk membawa aparat Brimob datang ke lokasi untuk melakukan pengukuran tanah miliknya. Dirinya mengaku sangat menghargai program pemerintah tapi tidak harus mengorbankan tanah warisan Leluhurnya untuk digenangi air.

Markus yang berjalan sambil membawa segenggam tanah dan bersumpah demi tanah warisan Leluhurnya mengingatkan agar pemerintah harus menghargai masyarakat adat sebagai pemilik tanah warisan Leluhur yang ada di Rendu.

“Kalau memang kalian tidak mengakui hak – hak kami masyarakat adat pemilik tanah ini, kalian akan lihat nanti. Saya berjanji dengan tana watu saya, kami adalah pemiliknya. Dan tanah inilah yang menyaksikan sumpah saya ini,” tegas Markus.

Dirinya bersama Wilem Wegu, tokoh masyarakat adat dan masyarakat Lambo lainnya melakukan aksi  penghadangan terhadap BWS Nusra II, tim survey dan aparat Brimob yang datang melakukan pengukuran tanah milik masyarakat adat Rendu.

Untuk diketahui hingga saat ini masyarakat adat tiga komunitas (Rendu, Ndora dan Lambo) yang terkena dampak pembangunan waduk Lambo masih menolak keras lokasi pembangunan waduk di Lowo Se. Masyarakat  ketiga komunitas ini sesungguhnya bukan menolak pembangunan waduk namun menolak lokasi pembangunannya dengan menawarkan dua lokasi alternatif di Malawaka dan Lowo Pebhu yang masih berada dalam wilayah adat Rendu. ***(welano)

Tidak ada komentar