Breaking News

Tanah Masyarakat Adat Kalang Maghit Bukan Tanah Aset Pemda Manggarai Timur

Maximilianus Herson Loi, SH saat menyerahkan surat keberatan Masyarakat Adat Kalang Maghit kepada BPN Manggarai Timur (foto loi)

JONGFLORES – ENDE. Tanah milik Masyarakat Adat Kalang Maghit bukan tanah yang menjadi aset Pemda Manggarai Timur sehingga tidak benar kalau DPRD Manggarai Timur merekomendasikan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Manggarai Timur untuk melakukan sertifikasi terhadap tanah ulayat milik Masyarakat Adat tersebut. 

Hal ini dikatakan Maximilianus Herson Loi, SH, advokat Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) NTT di Borong pada Selasa (02/06/2021) dalam merespon rekomendasi DPRD Kabupaten Manggarai Timur yang meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Manggarai Timur untuk mengamankan dan atau melakukan sertifikasi Tanah Kalang Maghit yang diklaim sebagai salah satu aset Pemda Manggarai Timur.

Respon PPMAN terhadap rekomendasi tersebut dikirim melalui surat keberatan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai Timur agar tidak serta merta melakukan sertifikasi terhadap tanah ulayat Masyarakat Adat Kalang Maghit karena Tanah Kalang Maghit merupakan tanah ulayat milik Suku Kende yang diwariskan oleh Leluhurnya secara turun temurun sejak dulu.

Maximilianus Herson Loi mengungkapkan surat PPMAN yang dilayangkan kepada BPN Manggarai Timur tersebut merupakan bentuk reaksi penolakan Masyarakat Adat Kalang Maghit terhadap rekomendasi DPRD Kabupaten Manggarai melalui surat keputusan bernomor : 9/DPRD/2021

“Dalam surat itu, kita meminta BPN Manggarai Timur agar tidak serta merta langsung menyetujui pengajuan Pemda Manggarai Timur untuk melakukan sertifikasi Tanah Kalang Maghit karena tanah tersebut merupakan tanah ulayat suku Kende,” kata Maximilianus Herson Loi.

Maximilianus menuturkan pengklaiman Pemda Manggarai Timur terhadap tanah Kalang Maghit sebagai salah satu asetnya merupakan pengklaiman tanpa dasar yang jelas karena suku Kende yang ada di Kalang Maghit telah lama mendiami wilayah tersebut.

Advokat muda yang juga aktivis Masyarakat Adat ini menjelaskan rekomendasi yang diberikan oleh DPRD Manggarai Timur tersebut sangat tidak aspiratif karena pada 11 Januari 2021 lalu, PPMAN NTT mendampingi Masyarakat Adat Kalang Maghit melakukan dialog dengan DPRD Manggarai Timur di ruang Komisi A berkaitan dengan persoalan yang terjadi di Kalang Maghit.

“Saat kami melakukan dialog di ruang Komisi A, kami diterima sendiri oleh Ketua DPRD Manggarai Timur, Heremias Dupa dan dalam dialog pun kami telah memberitahukan tentang persoalan ini dan dialog itu diakhiri dengan penyerahan Pernyataan Sikap Masyarakat Kalang Maghit,” jelas Herson.

Alumni Universitas Flores Ende ini mengaku cukup kecewa dengan sikap DPRD Manggarai Timur yang mengeluarkan lagi rekomendasi kurang aspiratif dan tidak pro dengan masyarakat kecil.

“Seharusnya DPRD secara lembaga telah mengetahui tuntutan Masyarakat Adat Kalang Maghit karena tuntutan itu telah termuat dalam surat pernyataan yang diserahkan pada saat dialog sehingga rekomendasinya harus mengarah pada penyelesaian masalah,” aku Herson.

Herson menambahkan surat kepada BPN Manggarai Timur itu juga meminta agar BPN Manggarai Timur dapat melakukan sertifikasi atau pendaftaran tanah secara komunal wilayah adat Suku Kende seluas 600,29 ha agar tidak terjadi pengklaiman oleh pihak manapun.

“Tembusan surat itu kita kirim juga ke Kementerian ATR/BPN RI di Jakarta, Komnas HAM RI di Jakarta, Sekretariat PPMAN di Jakarta, dan Sekretariat PB AMAN di Jakarta,” tutupnya.***(welano)

Tidak ada komentar