Breaking News

GMNI Ende Gelar Aksi Tuntut Transparansi Dana COVID – 19

Aksi GMNI dalam menuntut transparansi dana COVID - 19 (foto welano)

JONGFLORES ENDE – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Ende menggelar aksi menuntut adanya transparansi penanganan dana COVID – 19 yang selama ini dianggap tidak jelas pertanggungjawabannya sehingga dapat diduga menimbulkan adanya penyimpangan dalam penggunaannya. 

Hal ini diungkapkan Marianus Yanto Woda, Ketua GMNI cabang Ende dalam orasinya sepanjang long march menuju Kantor DPRD Ende pada Selasa (29/06/2021).

Marianus Yanto Woda mengatakan GMNI menilai pengelolaan dana COVID – 19 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ende sangat tidak transparan dalam pertanggungjawabannya  sehingga dapat diduga adanya ketidakberesan dalam pengelolaan dana sekitar Rp 70 M tersebut.

Marianus Yanto Woda melanjutkan jika pengelolaan dana COVID – 19 itu dilakukan dengan benar maka tidak akan pernah terjadi kasus penanganan seperti yang dialami warga Detukeli beberapa waktu lalu.

“Sangat miris. Katanya ada dana COVID – 19 tetapi mengapa orang yang meninggal karena COVID hanya dibungkus menggunakan terpal. Kelengkapan APD untuk satgas yang menguburkannya juga ala kadarnya. Lantas kemana semua dana itu? Bukankah ini salah satu bukti kegagalan Pemda dalam penanganan COVID – 19 di Ende?,” kata Marianus.

Lebih lanjut pria yang akrab disapa Yanto Woda ini menuturkan kelengahan Pemda dalam penanganan COVID – 19 ini juga mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah pasien  terkonfirmasi positif COVID – 19 di Ende setiap harinya.

Yanto Woda mengungkapkan, GMNI juga menilai kurangnya fungsi kontrol lembaga DPRD Ende yang melihat lemahnya kinerja pemerintah terutama dalam mengisi kevakuman 2 jabatan strategis dalam penanganan COVID - 19 yaitu Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang hingga kini belum terisi dan masih tetap dibiarkan kosong.

“Bagaimana mungkin dana COVID diurus dengan baik sementara tidak ada pemimpin pada dinas terkait yang mengatur tentang satgas penanganannya padahal Dinas Kesehatan dan BPBD adalah unsur terpenting dalam penanganan COVID – 19 ini,”tegasnya.

Menanggapi itu tuntutan GMNI Ende, Asisten III Setda Ende, Hiparkus Heppy dalam dialog dihadapan para aksi  menjelaskan pengisian jabatan pada dua instansi tersebut hingga saat ini masih terus berlangsung namun dibutuhkan waktu yang lama mengingat proses seleksi ASN untuk menduduki jabatan tersebut harus dikonsultasikan juga dengan pemerintah provinsi dan pusat.

“Saat ini, proses seleksi jabatan untuk kedua instansi itu sedang berlangsung. Kita menunggu hingga semuanya selesai dengan baik,”jelas Hiparkus Heppy.

Terkait jenasah COVID – 19 yang dibungkus dengan terpal seperti yang terjadi di Detukeli, Hiparkus menuturkan kejadian tersebut disebabkan adanya miskomunikasi di tingkat jajaran paling bawah sehingga menimbulkan berbagai macam perspektif di masyarakat.

“Benar, saat itu terjadi miskomunikasi antara Satgas Penanganan COVID – 19 Kabupaten dengan pihak kecamatan maupun pihak Puskesmas dimana pihak kecamatan maupun Puskesmas terdekat tidak pernah memberi informasi terkait warga yang terkena COVID tersebut,” imbuhnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Ende, Emanuel Erickos Rede dalam kesempatan itu memberikan apresiasi kepada para mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi tersebut.  Pihaknya akan mengundang alat kelengkapan DPRD Ende dan stakeholder untuk melakukan pembahasan terhadap aspirasi yang telah disampaikan.

“Dalam waktu dekat kita akan membahas aspirasi yang telah disampaikan teman – teman ini,”pungkas Erick Rede.***(welano) 

Tidak ada komentar