Breaking News

LBH Komnas PHD HAM Indonesia Desak Polres Manggarai Segera Tuntaskan Kasus Asusila Anggotanya

Koordinator LBH Komisi Nasional Penegak Hukum Demokrasi dan Hak Azasi Manusia (Komnas PHD HAM) Indonesia wilayah NTT, Tommy Bataona (foto istimewa) 

MAUMERE JONGFLORES
– Lembaga Bantuan Hukum Komisi Nasional Penegak Hukum Demokrasi dan Hak Azasi Manusia  (LBH Komnas PHD HAM) Indonesia wilayah NTT mendesak Polres Manggarai untuk segera menuntaskan kasus asusila yang melibatkan salah satu oknum anggota polisi berinisial YSA yang mengakibatkan Melania Siti Daus hamil.

Hal ini dikatakan Tommy Bataona, Koordinator LBH Komnas PHD HAM Indonesia wilayah NTT melalui telepon selulernya pada Kamis (22/04/2021).

Tommy Bataona mengatakan pihaknya telah mendapat pengaduan dari korban terkait kasus yang dialami korban dimana hingga saat ini kasus tersebut tidak ada kejelasan penyelesaiannya oleh pihak kepolisian.

“Kasus ini sebenarnya telah lama terjadi namun tidak ada upaya dari YSA untuk menyelesaikannya meskipun korban sudah melakukan pengaduan ke Polres Manggarai,” kata Tommy.

Dijelaskan Tommy, sesungguhnya YSA telah mengakui anak yang dilahirkan Melania Siti Daus merupakan hasil hubungan khusus diantara mereka berdua yang terjalin sejak tahun 2018 namun saat dimintai pertanggungjawabannya YSA memilih masa bodoh dan terkesan menghindar dari persoalan yang terjadi.

Melihat gelagat tidak baik yang dilakukan YSA lanjut Tommy, pihak keluarga Melania melakukan pengaduan ke Polres Manggarai untuk meminta pertanggungjawaban YSA sebagai ayah dari jabang bayi yang dikandung Melania saat itu.

“Mediasi pun dilakukan dan disepakati bahwa YSA siap membiayai seluruh kebutuhan ibu dan anak dari hasil perbuatannya itu,” jelas Tommy.

Lebih lanjut Tommy menuturkan dalam perjalanannya, YSA ternyata melalaikan kewajibannya dan uang Rp 50.000.000 yang disepakati untuk membiayai kehidupan Melania dan anaknya pun tidak dipenuhinya hingga saat ini.  

Menurut Tommy, perbuatan YSA sesungguhnya telah melanggar Peraturan Kapolri no. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian NKRI pasal 14, yang menyebutkan setiap anggota Polri wajib menghormati harkat dan martabat yang berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dan dipertegas lagi pada huruf f yang mengatakan, anggota polri harus menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan keadilan serta menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat.

“YSA sesungguhnya telah melanggar Peraturan Kapolri ini sehingga harus diberikan sanksi tegas sesuai dengan perbuatannya; dan bisa saja dicopot keanggotaannya,” tegas Tommy.

Tommy Bataona berharap pihak Polres Manggarai dapat menegakkan azas keadilan dalam memproses oknum anggota yang melanggar hukum dan tetap menjunjung tinggi aturan yang berlaku agar kasus serupa yang menimpa Melania tidak terjadi lagi pada masyarakat lainnya.

Sementara itu dalam menindaklanjuti kasus Melania ini, GMNI cabang Manggarai beberapa waktu lalu telah melakukan aksi ke Mapolres Manggarai untuk menuntut pertanggungjawaban oknum polisi (baca: YSA) yang saat ini bertugas di Polres Manggarai.

Beberapa tuntutan GMNI Cabang Manggarai yang dikutip dari Radar Flores.com tanggal 31 Maret 2021 sebagai berikut:

Pertama, mendesak Kompolnas melakukan pemeriksaan ulang atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal Polri terhadap anggota atau Pejabat Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin atau etika profesi. 

Kedua, mendesak Kapolda NTT agar memutuskan pemecatan dengan tidak hormat kepada oknum Polisi pelaku penghamilan.

Ketiga, mendorong Kapolres Manggarai mendesak pelaku penghamilan agar bertindak baik menyelesaikan urusan urusan secara adat Manggarai.

Keempat, mendesak Kapolres Manggarai melakukan pemurninan moral secara rutin terhadap anggotanya. (welano)***

Tidak ada komentar