Breaking News

OJK Hentikan Operasional PT Asia Dinasti Sejahtera (ADS)

Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Indonesia, Tongam L. Tobing (foto niteni.id)
ENDE JONGFLORES – PT Asia Dinasti Sejahtera atau ADS (salah satu lembaga keuangan) yang beroperasi di Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, dan Kabupaten Lembata untuk sementara dihentikan sejak 1 Maret 2021 karena kegiatan tersebut hingga saat ini masih bersifat ilegal dan belum mengantongi surat perijinan legalitas serta tidak memiliki keuntungan yang tetap.

Hal ini dikatakan Ketua Satgas Waspada Investasi, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, Tongam L. Tobing pada saat pelaksanaan kegiatan video conference melalui aplikasi zoom di Lt 1 Kantor Bupati Ende pada Selasa (09/03/2021) berkaitan dengan perihal klarifikasi Bidang Usaha PT Asia Dinasti Sejahtera.

PT Asia Dinasti Sejahtera (ADS) yang memiliki anggota mencapai 5.000 orang lebih tersebut menurut Tongam Tobi
ng  belum mengembalikan dananya sekitar Rp 9.000.750.000 M (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah melanggar Undang - undang Perbankan No 46. Oleh  karna itu OJK meminta pihak PT ADS agar segera mengembalikan dana nasabah yang telah dihimpun dalam waktu dekat dan merumuskan kegiatan secara jelas.

"Saya tegaskan bahwa PT ADS telah melanggar Undang - undang Perbankan No 46 dan harus mengembalikan dana - dana yang sudah dihimpun secepatnya kepada nasabahnya selain itu PT ADS harus merumuskan kegiatan secara jelas, kalau bidang koperasi harus ijin koperasi dan jika di bidang jasa keuangan harus ijin OJK,"tegasnya

Dia mengharapkan kepada masyarakat untuk memantau kegiatan - kegiatan yang dilakukan PT ADS karena kegiatan money game tersebut tidak menguntungkan masyarakat.

Bupati Ende, Drs. H. Djafar H. Achmad,MM yang diwakili oleh Asisten Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ende, Hiparkus Hepi dalam penyampaiannya menuturkan kepada pihak OJK untuk memberikan surat penegasan sebagai dasar bagi Pemda untuk melakukan monitoring atas kegiatan PT Asia Dinasti Sejahtera.

Hiparkus meminta kepada pihak OJK untuk memantau usaha - usaha online yang belum melakukan surat perijinan secara legalitas.

Hiparkus menghimbau kepada masyarakat agar segera melapor apabila ada kegiatan yang dilakukan PT ADS yang dapat menjerumuskan masyarakat. Dia juga berharap agar  masyarakat mewaspadai usaha - usaha online yang tidak jelas legalitas perijinannya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kanis Poto menjelaskan bahwa PT Asia Dinasti Sejahtera belum jelas legalitas perijinannya dan menghimbau kepada pihak OJK untuk memberikan surat resmi perijinan.

Sementara itu Direktur Utama PT ADS, Muhamad Badrun dan Komisaris Utama, Kanisius berjanji akan mengembalikan sebagian uang nasabah yang telah dihimpun secepatnya. (sumber : rri.co.id/timjf)

Tidak ada komentar