Breaking News

Perekrutan Tenaga Honorer Di Sejumlah OPD Diduga Penuh Kolusi Dan Nepotisme

Anggota DPRD Ende, Vinsensius Sangu, SH (foto istimewa)
ENDE JONGFLORES – Perekrutan tenaga honorer yang ada di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Ende patut diduga penuh dengan kolusi dan nepotisme karena kebijakan perekrutan tenaga honorer tersebut tidak dilakukan secara transparan dan terkesan sangat tertutup untuk publik Kabupaten Ende.

Hal ini dikatakan anggota DPRD Kabupaten Ende, Vinsensius Sangu, SH pada Juma’t (15/01/2021) saat ditemui para media di ruang kerjanya.

Vinsensius Sangu menuturkan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende melalui sejumlah OPD untuk melakukan perekrutan tenaga honorer secara besar-besaran merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan dengan sangat tidak bijak sehingga membuka celah bagi publik Ende  untuk melihat dan menilai kinerja pemerintah daerah yang lemah dalam mengelolah tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan profesionalisme.

Dilanjutkan Vinsensius, ditengah daerah ini sedang terkonsentrasi pada penanganan bencana global pandemi COVID – 19 yang membuat daerah ini mengalami keterbatasan fiskal untuk membiayai belanja publik seperti penanganan masalah kesehatan, pendidikan, tenaga medis, peralatan kesehatan, ketiadaan dokter spesialis, ketiadaan dokter ahli, kekurangan uang untuk penanganan sektor ekonomi warga, namun pemerintah daerah membuat kebijakan perekrutan tenaga honorer yang sesungguhnya belum terlalu dibutuhkan untuk daerah ini.

“Praktek politik dalam seleksi tenaga honorer yang busuk ini, sungguh jauh dari nilai-nilai positif yang bisa diwariskan kepada generasi Kabupaten Ende ke depan yang lebih baik,” kata Vinsensius.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Ende ini menilai  kebijakan pemerintah ini sangat tidak bijak dan  tidak polulis. Diperparah lagi dengan perekrutan yang sangat tertutup tanpa melalui tahapan dan mekanisme yang transparan dan akuntabel.

“Kami dari Fraksi PDIP sangat kuat menduga bahwa perekrutan tenaga honorer yang dilakukan secara besar-besaran ini merupakan praktek politik pemanfaatan jabatan untuk keuntungan bagi kelompok dan kroni – kroni kekuasaan yang sedang digenggam,” tutur Vinsensius.

Politisi muda PDIP Kabupaten Ende ini membeberkan hasil investigasi yang dilakukan fraksinya dimana beberapa OPD yang melakukan perekrutan tenaga honorer dengan sarat kolusi dan nepotisme adalah Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Sosial dan P3A, Dinas Kependudukan, dan Satpol PP.

Pihaknya mendesak Bupati Ende agar segera memerintahkan OPD yang telah melakukan perekrutan untuk menghentikan dan membatalkan seluruh proses perekrutan tenaga honorer yang ada saat ini agar tidak dituduh publik Kabupaten Ende jikalau bupati juga turut terlibat dalam praktek kotor tersebut.

“Kita minta bupati untuk tidak berpangku tangan tapi segera memerintahkan kepada semua OPD agar menghentikan seluruh proses perekrutan tenaga honorer yang kental dengan aroma kolusi dan nepotisme tersebut,” pungkasnya.***(welano) 

Tidak ada komentar