Breaking News

Kepala Suku Ndora Tegas Menolak Pembangunan Waduk Lambo

Kepala Suku Ndora, Lambertus Jeju (foto welano)

MBAY JONGFLORES
– Kepala Suku Ndora, Lambertus Jeju dengan sikap tegas menolak pembangunan waduk Lambo yang berlokasi di Lowo Se, desa Rendu Butowe karena pembangunan waduk tersebut akan menggenangi sebagian besar tanah wilayah adat dibawah kekuasaannya.

Hal ini disampaikan Lambertus Jeju saat ditemui media di Ndora dalam upacara adat Ti’i Tuka Pati Boko (memberi makan kepada leluhur) yang diselenggarakan oleh Masyarakat Adat Ndora pada Senin (05/10/2020).

Lambertus Jeju mengatakan lokus pembangunan waduk Lambo sesungguhnya tidak berada di wilayah kekuasaannya namun daerah genangan air dari waduk tersebut hampir sebagian besar berada diatas tanah ulayat kekuasaannya.

Meski menggenangi sebagian besar wilayah kekuasaannya digenangi air namun sejak adanya rencana pembangunan waduk tersebut hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Nagekeo tidak memiliki etikad baik untuk menyampaikan perihal pembangunan itu kepada dirinya sebagai penguasa ulayat di Tana  Ndora

“Dalam urusan pemerintahan, kita punya presiden sebagai pucuk pimpinan tertinggi sedangkan dalam urusan adat dan budaya lokal sesungguhnya kita punya Kepala Suku sebagai pemimpin tertinggi yang mengepalai beberapa suku dengan memiliki wilayah kekuasaannya sendiri,” kata Lambertus.

Lebih lanjut Bapa Jeju menjelaskan Masyarakat Adat Ndora sendiri memiliki 17 suku besar yang menempati desa – desa yang ada di Kecamatan Nangaroro dengan luas teritorial kekuasaan telah dibagikan kepada masing – masing suku oleh para leluhur sejak menempati wilayah – wilayah yang ada di Ndora agar  dikelolah secara baik untuk kelangsungan hidup. Namun demikian, dalam urusan yang berkaitan dengan adat – istiadat dan budaya setempat, semua suku tersebut berada dibawah kekuasaan Kepala Suku.

“Pemerintah Kabupaten Nagekeo kurang bijak dalam menyikapi sebuah pembangunan di atas tanah ulayat sebuah suku. Semestinya pembangunan apa pun yang dilakukan di suatu wilayah, kami selaku pimpinan adat tertinggi harus diberitahu sebagai bukti bahwa kita adalah masyarakat beradat dan berbudaya,” jelas Jeju.

Sitti Aisyah, aktivis Perempuan Adat
  Pihaknya mengaku kecewa atas sikap pemerintah yang secara sepihak memaksakan diri mengambil alih haknya sebagai pemilik ulayat suku Ndora tanpa sepengetahuannya karena selama ini dirinya tidak pernah diberitahukan tentang rencana pembangunan waduk tersebut.

 “Saya tegaskan bahwa saya tolak pembangunan waduk Lambo karena tidak menguntungkan apa – apa terhadap warga masyarakat saya. Saya malah dirugikan karena hak saya sebagai pemilik ulayat suku Ndora diambil alih secara sepihak. Sikap arogan seperti ini kan tidak benar. Pakailah adat dan budaya orang Nagekeo yang tahu tata karma ketika memasuki wilayah adat oranglain,”tegasnya.

Kepala Suku Ndora ini meminta agar pemerintah segera menghentikan pembangunan waduk Lambo yang sangat merugikan masyarakat Ndora karena tanah tempat mereka bekerja untuk kelangsungan hidupnya akan tenggelam digenangi air. Dan segera hentikan provokasi yang memecahbelah kesatuan masyarakat Ndora karena masyarakat adat Ndora sesungguhnya adalah satu keturunan dari leluhur yang sama.

“Sebagai kepala suku, saya sangat mendukung perjuangan masyarakat saya (baca : Ndora) yang selama ini telah berperjuang untuk mempertahankan tanah warisan yang dititipkan leluhur kepada kami. Jangan pernah surut semangat juangmu karena hak kita sebagai masyarakat adat hendak diambil alih dan dirampas,”ajak Bapa Jeju.

Dirinya berharap agar pemerintah tetap menjaga dan mengakui eksistensi masyarakat adat sebagai penjaga warisan adat dan budaya bangsa yang harus dilestarikan keberadaannya bukan dimusnahkan.

Sementara itu Ketua Forum Penolakan Pengadaan dan Pengukuran Tanah (FP3T) Masyarakat Adat Ndora, Sitti Aisyah menuturkan hingga saat ini Masyarakat Adat Ndora yang tanah garapannya terkena dampak pembangunan waduk Lambo tetap komit menolak pembangunan waduk Lambo sehingga tidak ada alasan pemerintah untuk memaksakan diri melakukan pengukuran tanah terhadap lahan garapan warga terkena dampak.

“Sudah tahu kami tolak tetapi kenapa tetap memaksakan diri untuk melakukan pengukuran tanah milik kami? Jika pengukuran lahan dilakukan maka pemerintah secara sadar telah melakukan penyerobotan terhadap hak milik masyarakat adat karena hingga detik ini masyarakat tetap menolak pengukuran dan pembangunan waduk itu. Jelas ini pelanggaran,” tutur Sitti Aisyah.

Sitti Aisyah menambahkan sudah 4 tahun dirinya bersama masyarakat adat berjuang untuk menolak pembangunan waduk Lambo namun pemerintah tetap bersikeras untuk membangun waduk tersebut di lokus Lowo Se dengan pemukiman yang padat penduduknya, sarana pendidikan dan rumah ibadah, lahan pertanian, tempat – tempat ritual dan kuburan para leluhur yang ada di dalamnya.  

“Banyak pertimbangan masyarakat menolak pembangunan waduk yang berlokus di Lowo Se sehingga masyarakat memberikan 2 alternatif lain di Malawaka dan Lowo Phebu untuk pembangunannya namun tidak direspon oleh pemerintah. Mereka malah tetap ngotot untuk membangun di tengah pemukiman. Ada apa sebenarnya??,” tutur Sitti Aisyah.

Aktivis Perempuan Adat yang sering tampil membela hak – hak masyarakat adat ini mengungkapkan sampai kapan pun, masyarakat adat Rendu, Ndora dan Lambo tetap berjuang untuk melawan penguasa yang semena – mena mengambil hak – hak masyarakat adat untuk kepentingan yang tidak jelas sehingga merugikan masyarakat adat di ketiga komunitas adat tersebut.

“Kami akan tetap berjuang melawan siapa pun yang datang mengambil hak – hak kami sebagai masyarakat adat,” ungkapnya tegas. *** (welano)

Tidak ada komentar