Breaking News

Bupati Djafar Minta Pendataan Keluarga Miskin Tidak Tumpang Tindih

Bupati Ende, H. Djafar H. Achmad saat memberikan keterangan pers (foto welano)

JONGFLORES ENDE. Bupati Ende, H. Djafar H. Achmad meminta agar dalam melakukan pendataan terhadap keluarga miskin yang ada di Kabupaten Ende tidak tumpang tindih dengan bantuan sosial lainnya.
Hal ini dikatakan Bupati Djafar dalam Rapat Evaluasi Tim Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan COVID – 19 pada Rabu (15/04/20) di Posko Penanganan dan Pencegahan COVID – 19, Lt 1 Kantor Bupati Ende.
Bupati Djafar Achmad mengatakan saat ini ada banyak bantuan pemerintah bagi masyarakat baik Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun bantuan subsidi sehingga pendataan terhadap masyarakat penerima bantuan betul – betul tepat sasaran dan tidak ada pendobelan bagi penerima bantuan.
Pihaknya meminta agar semua data keluarga miskin didata secara terpadu untuk menghindari tumpang tindih bantuan yang diterima masyarakat.
“Saya minta masing-masing dinas untuk melakukan integrasi data agar tidak terjadi tumpang tindih penerima bantuan. Masyarakat sudah terima bantuan PKH atau bantuan sosial lainnya tidak boleh lagi namanya terdata untuk terima bantuan Darurat COVID – 19 sehingga ada keadilan dan pemerataan,” tegas Bupati Djafar.
Terkait bantuan PKH, Bupati Djafar menerangkan dana program tersebut akan dicairkan dalam tiga bulan pertama sebesar Rp 16 miliar dengan pembagian akan diberikan kepada 18.009 keluarga penerima bantuan PKH Kabupaten Ende.
“Kita berharap dana PKH yang dicairkan itu dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengantisipasi persediaan kebutuhan pokok selama pandemi COVID – 19 mewabah,” harap Djafar.  
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ende, Marni Kusuma saat dikonfirmasi media pada Juma’t (17/4/2020), mengakui saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan calon penerima bantuan langsung bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID – 19 sehingga pihaknya akan melakukan sinkronisasi data bersama dinas lainnya agar tidak terjadi tumpeng tindih data penerima bantuan.
“Kita akui, saat ini ada banyak bantuan. Ada PKH, bantuan sembako, BLT maupun bantuan Dana Desa sehingga kita harus melakukan sinkronisasi data agar tidak tumpang tindih,” ujar Kadis Marni.
Terkait data yang lebih akurat Marni menuturkan, pihak dinas akan berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan dan desa untuk mengakomodir warga terdampak yang belum terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
“Yang jelas kita akan melakukan koordinasi dengan pemerintah kelurahan dan pemerintah desa untuk  memperoleh data yang lebih akurat tentang warga yang terdampak namun belum terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial,” pungkasnya.***(welano)

Tidak ada komentar