Breaking News

DPRD Palu Bentuk Pansus Rehab Rekon Bagi Korban Bencana


Rapat paripurna DPRD Palu dalam pembentukan Pansus Rehab Rekon rumah warga korban bencana (foto RFL)
JONGFLORES PALU. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palu hari ini Selasa (18/02/20) menggelar Rapat Paripurna untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Rehabilitasi dan Rekronstruksi bangunan rumah maupun tanah milik korban bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi Palu pada 28 September 2018 silam.

Dalam paripurna tersebut, para wakil rakyat ini menunjuk Mohamad Syarif, S.Sos sebagai ketua untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh proses bantuan kebencanaan.

Usai ditunjuk menjadi Ketua Pansus, Mohamad Syarif, S. Sos mengatakan dirinya akan melakukan kerjasama dengan pemerintah agar korban bencana segera mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

“Kami akan duduk bersama Pemerintah Kota Palu dan masyarakat korban bencana untuk mendiskusikan dan mendengarkan pendapat dan berbagai saran terutama dari masyarakat korban bencana yang akan menjadi bahan diskusi kami dengan pemangku kepentingan yang ada. Tujuanya tidak lain adalah mempercepat pemenuhan hak-hak korban bencana,” ujar Syarif. 

Terkait ramainya informasi tentang hilangnya data korban bencana penerima dana stimulan oleh pihak pemerintah, Ketua Pansus Syarif menuturkan akan ada upaya melakukan validasi ulang sampai ke tingkat bawah di tingkat desa atau kelurahan. 

“Kita akan lakukan validasi sampai ke tingkat bawah namun harus melihat masyarakat korban bencana yang benar-benar rumahnya hancur saat bencana terjadi. Jangan sampai sebaliknya, justru itu validasi data penting sehingga pemerintah tidak salah memberikan hak karena ini merupakan tanggung jawab yang besar,” tutur Syarif.

Pembentukan Pansus Rehab Rekon ini juga dihadiri masyarakat korban bencana yang ingin menyaksikan paripurna ini berlangsung. Berbagai harapan masyarakat terhadap wakil rakyat yang ada di dalam Pansus itu untuk secepatnya bekerja dalam membantu masyarakat yang menjadi korban bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi 2 tahun silam.

Baca Juga : Tuntut Dana Stimulan Dicairkan, Masyarakat Loli Raya Unjuk Rasa Di Kantor Bupati Donggala  

Amir DM salah satu warga penyintas yang hadir dalam paripurna pembentukan pansus tersebut. Dirinya menuturkan, Pansus Rehab Rekon yang telah dibentuk itu dapat bekerja sesuai dengan amanah yang diberikan oleh masyarakat agar masyarakat tidak berada dalam penungguan yang tidak pasti.

“Sebagai korban bencana kami berharap agar ketua hingga anggota Pansus mengedepankan kepentingan rakyat bukan kepentingan politik. Jangan sampai nanti kepentingan politik yang lebih diutamakan ketimbang memperjuangan hak - hak kami sebagai korban bencana,” tegas Amir. 

Amir melanjutkan masyarakat korban bencana meminta kepada Pansus Rehab Rekon, dalam waktu dekat harus melakukan dialog untuk mendengarkan pendapat dengan warga korban bencana sehingga semua persoalan dapat diatasi. Dirinya dan warga korban bencana lainnya siap membantu Pansus dalam kerja – kerja kepanitiaannya.

“Kami siap membantu kerja – kerja Pansus sekaligus mengkawalnya tetapi dalam perjalanan Pansus ini bekerja tidak sesuai dengan mandat yang diembankan kepadanya maka kami sebagai warga korban bencana pun siap melawannya,” lanjut Amir.   

Menurut Amir yang paling penting dalam pekerjaan untuk orang banyak seperti ini adalah transparansi terutama dalam pengelolaan dana bantuan dan pemerataan pembagiannya kepada korban bencana sesuai dengan besarnya dana bantuan yang diterima masing – masing korban bencana sehingga tidak ada warga korban yang merasa diabaikan.

“Hal yang tidak kalah pentingnya adalah laporan pertanggungjawaban Tim Pendamping Tahap 1 Dana Stimulan kepada publik agar publik tahu semua informasi dana bantuan dan kinerja tim pendamping dalam mengimplementasikan dana stimulant tahap I,” pungkas Amir. ***(RFL)

Tidak ada komentar